Banjir besar yang menyapu Sumatera, dari Aceh sampai Sumatera Barat, benar-benar bikin miris. Dampak kerusakan infrastruktur yang parah dan banyaknya korban jiwa membuat banyak orang bertanya-tanya, kapan ya pemerintah menetapkan ini sebagai bencana nasional? Soalnya, sampai sekarang status itu belum juga diumumkan. Kira-kira, apa ya yang jadi pertimbangan pemerintah?
Kenapa Banjir Sumatera Belum Juga Jadi Bencana Nasional?
Ternyata, keputusan menetapkan sesuatu jadi bencana nasional itu nggak bisa sembarangan. Kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, ada beberapa hal penting yang jadi acuan. Misalnya, seberapa besar dampak bencana itu, seberapa kuat daerah bisa mengatasi sendiri, dan bagaimana cara menjangkau lokasi-lokasi yang terkena dampak.
“Penetapan status bencana nasional itu dampaknya besar buat masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah, jadi harus dipikirkan masak-masak,” jelasnya. Beliau mencontohkan kejadian besar seperti pandemi Covid-19 dan tsunami Aceh 2004 yang ditetapkan sebagai bencana nasional. “Dua kejadian itu dampaknya luar biasa luas dan butuh bantuan dari semua sektor, seluruh sumber daya nasional harus turun tangan.”
Data terakhir dari BNPB menunjukkan banjir di Sumatera memang parah. Sampai 12 Maret, tercatat lebih dari 755 orang meninggal, 650 hilang, dan 2.600 luka-luka. Kerugian materil juga nggak main-main. Sekitar 5.000 rumah rusak, belum lagi fasilitas umum, terutama sekolah, yang ikut hancur.
Walaupun angkanya tinggi, pemerintah tetap melihat faktor lain. Salah satunya, apakah pemerintah daerah mampu mengatasi masalah ini sendiri?
Apa Saja Syarat Bencana Ditetapkan Jadi Bencana Nasional?
Sebenarnya, aturan soal penetapan status bencana nasional itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di UU ini dijelaskan, pemerintah pusat punya wewenang menetapkan status bencana nasional, tapi ada beberapa indikator yang harus diperhatikan.
Pasal 7 ayat 2 UU itu menyebutkan lima hal penting yang jadi pertimbangan:
1. Berapa banyak korban jiwa.
2. Seberapa besar kerugian harta benda.
3. Seberapa parah kerusakan fasilitas umum.
4. Seberapa luas wilayah yang terdampak.
5. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Kalau dampak bencana sudah melebihi kemampuan pemerintah daerah, barulah pemerintah pusat bisa ambil alih dan menetapkan status bencana nasional. Kalau sudah begini, semua sumber daya nasional, termasuk uang, personel, dan peralatan, akan dikerahkan untuk membantu daerah yang terkena musibah.
Selain itu, akses ke lokasi bencana juga penting. Kalau tim penyelamat dan bantuan sulit masuk, status bencana bisa dinaikkan jadi bencana nasional.
Menurut pedoman dari BNPB, kemampuan daerah dalam menjalankan sistem tanggap darurat juga jadi pertimbangan. Selama pemerintah daerah masih sanggup menangani, koordinasi, dan memulihkan keadaan, status bencana tetap di tingkat daerah.
Tapi, ada juga yang berpendapat bahwa kerusakan dan korban jiwa akibat banjir Sumatera sudah cukup untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Mereka bilang, penetapan status ini akan mempercepat penanggulangan bencana dan memastikan bantuan yang memadai cepat sampai.
“Pemerintah pusat harus segera tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Ini akan memudahkan koordinasi dan mobilisasi bantuan yang lebih besar,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Namun, pemerintah tetap hati-hati. Penetapan status bencana nasional harus dipikirkan matang-matang supaya sumber daya nasional digunakan secara efektif dan efisien, serta menghindari tumpang tindih dalam penanganan bencana.
Sementara itu, pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan koordinasi dan mempercepat pemulihan. Bantuan logistik dan medis terus disalurkan ke korban banjir, dan perbaikan infrastruktur yang rusak juga terus dilakukan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan para korban banjir terpenuhi,” kata seorang pejabat pemerintah daerah. “Kami juga berupaya mempercepat proses pemulihan agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas seperti semula.”
Tapi, proses pemulihan pasca-bencana memang butuh waktu dan biaya yang besar. Pemerintah daerah berharap masyarakat bersabar dan terus memberikan dukungan kepada para korban banjir.
Ke depan, pemerintah perlu mengevaluasi sistem penanggulangan bencana yang ada. Ini penting untuk mencari tahu apa saja yang kurang dan merumuskan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih sadar tentang pentingnya mitigasi bencana dan bersiap siaga menghadapi potensi bencana di masa depan.
Leave a Comment